Bolmut – Sekretaris Daerah Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), dr. Jusnan Mokoginta, MARS memberikan “warning” bagi pimpinan OPD serta jajarannya untuk bekerja sesuai asas kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Hal ini ditegaskan Sekda Bolmut menyusul isu adanya salah satu jajarannya yang dipanggil KPK akhir pekan kemarin. Kepada awak media, Jusnan tidak menepis informasi pemanggilan salah satu pimpinan OPD Bolmut di gedung KPK, yang tidak lain ialah Kadis PUPR Bolmut.
Ia menegaskan, Pemkab Bolmut membuka ruang bagi pihak manapun, jika sewaktu-waktu pemerintah daerah dipanggil.
Meski demikian, Jusnan enggan berkomentar terkait pemanggilan bawahannya di Gedung Merah Putih KPK. “Saya belum tahu ini konstruksinya bagaimana, karena belum ada laporan resmi, tapi secara umum saya pikir ini ada kaitannya dengan masalah di Kabupaten Bolmut”, ujar Mokoginta di ruang kerjanya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi Kamis (24/8/23), Kepala Dinas PUPR Bolmut, Rudini Masuara, ST membenarkan informasi pemanggilan KPK tersebut. Namin begitu, Ia enggan memberikan komentar perihal pemanggilan tersebut. “Kalau ditanya dipanggil, memang benar, Jumat Pekan lalu, itu saja”, singkat Masuara.
Sebelumnya, telah santer diberitakan di sejumlah Media soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan Kadis PUPR Bolmut tersebut. (van)
