Bolmut – Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) yang digelar Rabu (1/7/2020), segenap fraksi DPRD Bolmut memberikan pendapat akhir tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bolmut tahun 2019, termasuk diantaranya Fraksi Kebangkitan dan Persatuan.
Juru bicara Fraksi Kebangkitan dan Persatuan, Suriansyah Korompot, SH, mengurai bahwa terhadap pelaksanaan APBD tahun 2019, tentu pihaknya memberikan apresiasi atas segala prestasi pembangunan yang telah dicapai. Namun dilain sisi, diakuinya bahwa fraksi Kebangkitan dan Persatuan adalah fraksi yang memiliki prinsip, dimana bentuk apresiasi fraksi disuarakan bukan dalam bentuk pujian, melainkan dalam bentuk kritikan untuk kebaikan dan kemajuan daerah.
Dalam pendapat akhir tersebut, fraksi kebangkitan dan persatuan menyoroti dan mengemukakan 2 (dua) poin krusial. “Kami tinggal menyoroti dua hal, karena apa yang disampaikan oleh fraksi lain, juga sudah mewakili maksud dan tujuan pandangan akhir fraksi kami”, ujar Korompot.
Kedua poin tersebut, yakni mengenai sinergitas dan hubungan antar lembaga, khususnya eksekutif dan legislatif.
“Harusnya kedua lembaga ini, kalau boleh meminjam istilah biologi, harus ada simbiosis mutualisme. Sehingga kegagalan ditanggung bersama, dan keberhasilan dicapai bersama”, tegasnya.
Lanjut Suriansyah, untuk poin ke-dua, mengenai predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), yang hal ini tentu perlu diapresiasi dan perlu didorong oleh semua pihak agar dapat terus dipertahankan.
Pun begitu, meski disatu sisi predikat ini menjadi euforia tersendiri, namun disisi lain predikat ini dinilai menjadi beban. “Apakah predikat ini, manfaatnya sudah dirasakan oleh seluruh rakyat di Bolaang Mongondow Utara?. Jangan sampai ini hanya menjadi predikat bagi kita antara pemerintah dan DPRD, sementara disisi lain ada keluh kesah masyarakat yang kekurangan kebutuhan, kekurangan bibit, kekurangan pupuk dan sebagainya”, kunci Anggota DPRD yang akrab disapa Mas Bro. (dic)
