MANIAPOST.COM, BOLMUT — Tuntutan keras atas transparansi busuk dan keadilan yang dilacurkan dalam alokasi anggaran media di Sekretariat DPRD Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) kini memanas menjadi sorotan utama pada hari Jumat (10/10/2025).
Api ini disulut oleh gertakan lantang Wakil Ketua DPRD Bolmut, Depri Pontoh, dengan pernyataannya yang tegas: Dana kerja sama media wajib dialokasikan secara merata dan adil, tanpa sisa!
Pontoh menuding telunjuk langsung ke Dinas Kominfo, menuntut mereka merombak ulang dan mencantumkan nilai pembagian kerja sama media di DPRD. “Jangan cuma Dinas membuat SPK lalu membuat gejolak di DPRD!” sentak Wakil Ketua DPRD itu.
Bukan cuma Kominfo yang terkena getah. Sekretariat DPRD Bolmut pun disemprot keras agar segera menata kembali skema pembagian anggaran publikasi. Alasannya tunggal: Hentikan kesenjangan yang mencuatkan kecurigaan di antara media!”Kalau misalnya dikasih 1000, ya 1000 semua. Itu baru adil, titik!”ujar Depri.
Lanjut Depri Pontoh, Wakil Ketua DPRD Bolmut”Jika ada 30 media, itu harus dibagi rata. Tidak boleh ada pembedaan,” tegas Depri Pontoh, menggarisbawahi bahwa pemerataan bukan opsi, melainkan keharusan.
Pemerataan anggaran media dianggap krusial bukan hanya soal duit, tapi martabat. Ini adalah langkah penentu untuk memastikan semua media—cetak, online, elektronik—yang bekerja sama dengan Sekretariat DPRD mendapatkan porsi yang setara. Tujuan utamanya? Mendorong profesionalisme sejati dan menjaga Independensi pers agar tidak bisa dibeli di Bolmut.
Dengan adanya desakan berapi-api dari Wakil Rakyat seperti Depri Pontoh, Sekretariat DPRD wajib bergerak cepat. Anggota legislatif lain, Joni Patiro, juga telah melayangkan peringatan serupa ke Sekwan: “Pembagian honorarium media harus dibagi rata. Di DPRD, yang kami tahu ada 30 media yang punya ikatan kontrak sepanjang tahun 2025 ini dan itu harus mendapatkan pembagian rata.”
Tuntutan untuk memotong rata anggaran ini bukan sekadar menyoal nominal receh, tetapi pengakuan tanpa syarat terhadap peran vital setiap media dalam membongkar informasi kegiatan dewan dan mengawal kebijakan publik agar tidak diselewengkan.
Tidak ketinggalan dari barisan penekan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerak Indonesia (GI), pun kini ikut berteriak. Sahrul Pahata mendesak Sekretariat DPRD dipaksa membuka data dan mekanisme pembagian anggaran media secara terbuka luas.
Menurut Sahrul, Isu ‘Tidak adanya pemerataan’ ini sudah lama menjadi borok di lingkungan Sekretariat DPRD. Alokasi yang tidak merata adalah kode keras untuk Diskriminasi atau, lebih parah lagi, UPAYA pengendalian berita! Sebut Pahata.
Pahata, memastikan bahwa kriteria pembagian tidak mengandung racun diskriminasi, terutama terhadap media-media lokal yang perannya tak bisa dipandang sebelah mata.
Pembagian yang setara diharapkan akan meningkatkan kualitas peliputan dan memastikan publikasi kinerja dewan dan pembangunan daerah Bolmut berjalan jujur dan profesional.
Tak hanya LSM, bahkan perwakilan dari kelompok masyarakat seperti Arham Mandjurungi panggilan akrabnya Apute saat di jumpai di halaman DPRD, mengatakan juga ikut memprihatinkan terhadap tindakan – tindakan yang merugikan pihak rekaman media.
“Saat jumpa dengan sekwan, saya sampaikan! Hari ini sudah hari ke 2 kalinya saya datang di halaman DPRD ini. pertama, saat didemo dan kedua, hari ini. juga saya dengar masih ribut – ribut.! Singkat cerita saya sampaikan ke pak sekwan “Kase Adil dan bagi anggaran media secara merata. “Tutup Pute dengan nada tegas. (MG)
