Bolmut – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengeluarkan ultimatum terkait sistem pelayanan publik oleh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut.
Kali ini, Wakil Ketua DPRD Bolmut, Drs. Salim Bin Abdullah, yang melayangkan peringatan pada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bolmut dengan dugaan melakukan praktik nepotisme dalam proses penyaluran bantuan nelayan.
Bahkan, pimpinan DPRD ini menyebut bahwa jangan-jangan di dinas tersebut ada tuyul, yang sengaja mengotak-atik daftar penerima bantuan nelayan untuk kepentingan kroninya diatas kepentingan umum.
Persoalan ini sebelumnya mencuat, berdasarkan informasi yang diterima pihak DPRD Bolmut melalui Pimpinan, Drs. Salim Bin Abdullah, bahwa oleh sejumlah masyarakat nelayan di desa Buko Utara, Kecamatan Pinogaluman, bantuan DKP ini diklaim tidak disalurkan secara objektif serta tidak tepat sasaran.
“Bayangkan, syarat dan proposal bantuan oleh masyarakat yang datang mengeluh ke saya, itu sudah dipenuhi dan disampaikan sejak jauh hari. Bahkan ada yang dari tahun 2018 dan sudah dijanjikan untuk masuk dalam daftar penerima tahun ini, tapi hingga saat ini belum juga disentuh”, kesal Ami Un (sapaan akrabnya), kepada ManiaPost, (15/12).
Terkait hal ini, selaku Pimpinan DPRD, Ia meminta ketegasan Bupati untuk mengevaluasi jajaran, khususnya bagi Instansi yang bersentuhan langsung dengan program bantuan masyarakat.
Iapun menegaskan, dalam waktu dekat akan mengundang pihak DKP untuk rapat dengar pendapat (hearing), terkait persoalan ini. (dic)
