Maniapost – Lambatnya penyaluran bantuan pupuk dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) kepada para petani mendapat sorotan dari sejumlah pihak, salah satunya oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Bolmut, Drs. Mulyadi Pamili, SH.
Kepada media ini, Anggota DPRD Bolmut dua periode itu menyayangkan lambatnya proses penyaluran pupuk tersebut, diperparah kondisi kelangkaan yang dialami para petani.
Ia mengurai, tahun ini DPRD telah berusaha mem-backup anggaran untuk bantuan pupuk hingga hampir mencapai angka Rp2,8 Miliar. Namun pada eksekusinya, proses penyaluran dari Pemerintah tak kunjung terealisasi hingga masuk musim tanam 3.
Data yang dihimpun dari rencana umum pengadaan Dinas Pertanian Kabupaten Bolmut, anggaran pupuk yang tertata di tahun 2022 ini berbanderol Rp 2.752.475.000, terbagi atas NPK senilai Rp 1.126.475.000 dengan mekanisme tender, Urea senilai Rp 1.605.000.000 dengan mekanisme tender, serta Urea senilai Rp 21.000.000 dengan mekanisme penunjukan langsung.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bolmut, Ir. Sutrisno Goma, MP, mengungkap bahwa sesuai penataan anggaran di DPA, program bantuan pupuk ini tertata pada bulan Juni untuk anggaran kasnya. Namun dikatakan, memasuki tahun 2022 ini terjadi kenaikan harga pupuk di pasaran, sehingga perlu penyesuaian. “Langkahnya adalah mengusulkan penyesuaian standar satuan harga (SSH). Sehingga sebelum disesuaikan SSH-nya, tentu belum dapat diproses. Sejak akhir Agustus kemarin sudah disesuaikan SSH-nya dan sekarang prosesnya sudah di Bagian Barang dan Jasa untuk ditender”, ungkap Goma.
Kepala Bagian Barang dan Jasa Setda Bolmut, Ali Dumbela, SKM, M.Kes, ketika dikonfirmasi (26/9) membenarkan bahwa prosesnya saat ini tengah berjalan di Barjas. Dokumen-dokumennya dalam proses penyusunan, namun belum tayang. Semoga prosesnya bejalan lancar, sehingga diperkirakan minggu kedua bulan Oktober sudah realisasi”, tutup Dumbela. (dic)
