MANIAPOST.COM, BOLMUT – Gejolak politik di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) kian memanas. Aliansi Barisan Aksi Kerakyatan (BAKAR) memastikan akan turun ke jalan pada Senin, (08/09/2025) untuk menggelar aksi besar-besaran yang disebut sebagai gelombang perlawanan rakyat.
Fokus utama aksi kali ini bukan sekadar menyuarakan isu nasional, melainkan menuntut evaluasi total terhadap kinerja Pemerintah Daerah, DPRD, dan aparat penegak hukum yang dinilai gagal menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat.Pantauan pada Minggu (07/9/2025) menunjukkan ratusan personel kepolisian telah dikerahkan di sekitar kantor Camat Kaidipang untuk mengamankan aksi.
Kehadiran aparat dalam jumlah besar ini memunculkan tanda tanya: apakah Pemda dan DPRD begitu takut menghadapi gelombang rakyat yang kecewa? Kemarahan Rakyat Memuncak Salah satu pentolan BAKAR, Arjun Gumohung, menegaskan aksi ini merupakan akumulasi dari berbagai persoalan daerah yang dibiarkan tanpa solusi.“Kinerja Pemda lamban, DPRD lemah dalam fungsinya, sementara penegakan hukum di daerah masih tebang pilih.
Rakyat sudah muak dengan janji-janji, sekarang waktunya turun ke jalan,” tegas Arjun yang juga Ketua PB PPMIBU.Ia menambahkan, BAKAR membawa tuntutan tegas: Mulai dari Evaluasi menyeluruh kinerja Pemda Bolmut yang dianggap gagal mengelola program pembangunan dan pelayanan public, Menuntut DPRD Bolmut menghentikan sikap pasif serta segera menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara sungguh-sungguh dan mendesak penegakan hukum Menurut informasi yang beredar, Pemda dan DPRD akan didesak menandatangani Nota Kesepakatan Tindak Lanjut sebagai bukti komitmen mereka menanggapi tuntutan rakyat. Jika tidak, massa aksi akan memberikan konsekuensi.
Sementara itu, informasi yang beredar bahwa pengamanan nantinya akan dilakukan dengan pendekatan persuasif. Namun, publik menilai pengerahan aparat dalam jumlah masif justru memperlihatkan kegugupan pemerintah daerah menghadapi kritik rakyat.
Aksi 8 September 2025 ini diyakini akan menjadi momen penting dalam sejarah gerakan rakyat Bolmut. Bukan sekadar demonstrasi, melainkan ultimatum keras agar pemerintah daerah, DPRD, dan aparat hukum berbenah atau kehilangan legitimasi di mata rakyat.
(MG)
