Bolmut – Sejumlah Sangadi di Kecamatan Bolangitang Barat memprotes penarikan kendaraan dinas (Kendis) oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut).
Komplain ini, dilayangkan sejumlah Sangadi di Kecamatan Bolangitang Barat usai penarikan sejumlah kendaraan dinas, yang berlangsung di Kantor Camat Bolangitang Barat, Rabu (7/2).
“Kami menerima edaran dari Pemda soal pemeriksaan fisik kendaraan dinas, setelah sampai di lokasi pemeriksaan yakni di kantor camat, ternyata bukan sebatas diperiksa, malah sebagian kendaraan dinas yang digunakan untuk operasional desa, ditarik Pemda Bolmut, ujar salah satu Sangadi di Kecamatan Bolangitang Barat.
Ditempat yang sama, salah seorang sangadi yang enggan namanya dipublish, mengungkap bahwa setelah proses pemeriksaan berlangsung, dirinya baru mengetahui tujuan Pemda bukan sebatas pemeriksaan fisik. “Selain itu ternyata ada tujuan untuk menarik motor dinas lama. Di desa kami misalnya, motor dinas itu ada dua unit, yakni pengadaan pertama atau motor lama dan motor dinas yang pengadaan terakhir. Nah yang ditarik ini adalah motor dinas lama yang selama ini kami fungsikan untuk membantu operasional pelayanan perangkat desa, padahal semua desa ini sama, hanya saja kami menerima informasi, ada kendaraan dinas di desa-desa lain yang sudah tidak jelas keberadaanya”, ungkapnya (7/2).
Menanggapi hal ini, Kepala Bagian Umum Setda Bolmut, Reymon Patadjenu, membenarkan adanya penarikan salah satu unit kendaraan dinas milik Pemdes tersebut.
“Jadi motor dinas lama yang kami tarik ini, karena ada desa lainnya yang sudah tidak memiliki motor dinas, baik karena rusak ataupun sudah tidak jelas keberadaanya. Sehingga itu, motor dari desa lain ini akan dibagi ke desa-desa yang tidak memiliki kendaraan Dinas”, jelasnya vai panggilan WA.
Namun demikian, dalam proses penarikan ini Patadjenu mengungkap adanya miskomunikasi yang menyebabkan para Sangadi khususnya di wilayah Bolangitang Barat malah menyerahkan semua motor dinas milik desa. “Padahal yang kami tarik hanya motor dinas lama”, jelas Patadjenu.
Terkait hal ini, Anggota Ketua Komisi I DPRD Bolmut, Reksosiswoyo Binolombangan, meminta Pemda Bolmut mencarikan solusi tanpa mendiskreditkan dan memunculkan ketersinggungan antar desa.
Kedepan, kebutuhan soal Kendaraan Dinas ini ditegaskan agar dapat dipertimbangkan dalam kebijakan penganggaran, sebab operasional desa ini menjadi hal yang mendasar karna berurusan langsung dengan masyarakat.
