Bolmut – Kabar tentang ketidaksiapan Pemerintah Daerah dalam agenda kunjungan Kemenko Polhukam dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia ke Pulau Bongkil, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Kamis (1/3/2022), mendapat respon dari berbagai pihak.
Salah satunya oleh Ketua Presidium Pemerkaran Kabupaten Bolmut, Moh. Irianto Christofel Buhang, S.Sos. kepada Media ini, Tokoh pemekaran yang akrab disapa “Papa Ca” itu mengutarakan kekecewaan saat rombongan Kemenko Polhukam dan BNPP RI gagal meninjau langsung Pulau Bongkil yang merupakan pulau kecil terluar sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau – Pulau Kecil Terluar.
“Saya perlu sampaikan bahwa perjuangan untuk menjadikan Pulau Bongkil sebagai bagian dari wilayah administratif Bolmut (Sulut) sangat sulit sekali. Panjang perdebatannya dan saya salah satu saksi hidup dalam penyempurnaan UU Nomor 10 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bolmut. Namun kejadian ini menjadi keprihatinan kita semua, terkesan memang kita tidak serius mengurus Pulau Bongkil yang notabene sangat berpotensi untuk memberikan nilai tambah pada upaya pembangunan di daerah ini.
Ia pun meminta Pimpinan Daerah untuk serius mengevaluasi persoalan ini. “Harus ada yang bertanggungjawab dalam insiden ini, harus ada sanksi administratif, karena ini sudah memalukan kita semua dihadapan Pemerintah Pusat. Kita semua boleh kehilangan pangkat, jabatan, harta, tahta, tapi kita tidak boleh kehilangan akal sehat, idealisme dan kecintaan terhadap negeri Ini. Jangan ada sejengkal tanah dan seorang manusia yang termarginalkan”, tegasnya.
Terpisah, Tokoh Pemuda, Rusmin Nur Mokodompis, menambahkan kalau insiden ini akan berpengaruh pada citra Pemerintah Daerah dihadapan Pemerintah Pusat. “Bagaimana kita akan berharap perhatian lebih dari Pemerintah Pusat, sementara disaat mereka dari pusat datang untuk meninjau kesiapan daerah, ternyata kita tidak siap. Dan yang paling memilukan hanya karna persoalan tidak siapnya kita memfasilitasi transportasi laut yang memadai, rombongan Pemerintah Pusat ini batal mengunjungi langsung pulau Bongkil”.
“Saya jadi ragu, 12 usulan yang disampaikan Bupati ke pihak Kemenko Polhukam dan BNPP kemarin apa masih akan terealisasi?”, Singgung Mokodompis yang juga mantan Ketua KNPI Bolmut. (dic)
