banner 728x250
News

LKPD Bolmut 2020 Unaudited Diserahkan Ke BPK

×

LKPD Bolmut 2020 Unaudited Diserahkan Ke BPK

Sebarkan artikel ini

Manado – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun 2020 ke Badan Pekeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, di Manado, Senin (8/3/2021).

Penyerahan LKPD dilakukan langsung oleh Bupati Bolmut, Drs. Hi. Depri Pontoh dan Ketua DPRD Bolmut, Frangky Chendra kepada Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut, Karyadi.

Terkait agenda ini, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bolmut, Sirajudin Lasena, SE, M.Ec.Dev  mengurai bahwa LKPD sebagaimana dimaksud merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan harus disajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dengan memperhatikan pengungkapan setiap akun laporan dengan penuh keterbukaan (open disclosure).

“Pemda Bolmut telah menyusun dan menyajikan LKPD 2020 dengan penuh keyakinan telah bebas dari salah saji materil dan telah menjalankan prosedur analitis yang cermat atas setiap keterhubungan angka-angka dalam LKPD”, ujar Lasena.

Ia pun mengurai, bahwa LKPD yang diserahkan tersebut terdiri atas: 1).Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2).Laporan Operasional (LO); 3).Neraca; 4).Laporan Arus Kas (LAK); 5).Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); 6).Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan 7).CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan).

“Bersarkan ketentuan sejak diserahkan LKPD ini BPK akan segera melakukan Pemeriksaan secara rinci, terinformasi dalam waktu dekat BPK akan segera melakukan pemeriksaan melanjutkan pemeriksaan pendahuluan yang telah dilakukan selama 35 hari pada beberapa waktu lalu. Pada kesempatan yang sama juga telah di serahkan ikhtisar hasil pemeriksaan pendahuluan atas LKPD 2020”, tutup Lasena

Agenda tersebut juga turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bolmut, Dr. Drs.Asripan Nani, M.Si, dan segenap Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota lingkup Sulawesi Utara yang juga mengikuti agenda serupa. (dic)