Bolmut – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), menggelar sosialisasi daerah rawan atau potensi konflik pada pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tahun 2020.
Hal ini menurut pihak KPUD, sebagai tindaklanjut laporan yang ditemui penyelenggara, dimana pada tingkatan provinsi, terdapat kurang lebih 9 (sembilan) wilayah dinilai memiliki resiko, dengan kategori 7 (tujuh) diantaranya termasuk Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memiliki potensi konflik paling tinggi.
Agenda sosialisasi dipusatkan di Aula Warkop Icha, Desa Tomoagu, Kecamatan Bolangitang Barat, Selasa (8/12/2020), dengan dihadiri secara virtual oleh Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh, serta dihadiri langsung oleh Ketua KPUD Bolmut, Djunaidi Harundja, dan Komisioner KPUD Bolmut Divisi SDM, Rita Sophia Darondo, serta melibatkan unsur Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda.
Ketua KPUD Bolmut, Djunaidi Harundja mengurai, terdapat dua indikator konflik yang berpotensi muncul selama proses tahapan pilkada, diantaranya gangguan keamanan baik kekerasan atau intimidasi, maupun konflik karena provokasi.
Meski demikian, Ia meyakini bahwa tipologi Masyarakat Sulut khususnya Kabupaten Bolmut tidak terlalu mengkhawatirkan, sebab diyakini tetap menjunjung slogan “torang samua basudara”.
Meski begitu, dikatakan segala kemungkinan juga harus diantisipasi, seiring dengan perkembangan zaman. Sehingga itu, selaku pihak penyelenggara, Ia meminta kepada para stakeholder di Kabupaten Bolmut untuk turut serta mengambil bagian dalam mewujudkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, 9 Desember 2020, agar berjalan aman dan lancar.
Sementara itu, pada kesempatan tersebut, Komisioner KPUD Bolmut, Divisi SDM dan Parmas, Rita Sophia Darondo, kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
Meski diakui untuk pemilu tahun 2020 ini terdapat banyak rintangan, termasuk pelaksanaan yang masih dalam situasi pandemi, namun pihak KPU menjamin proses pemilihan akan bejalan sesuai standar pencegahan covid-19.
“Untuk itu, masyarakat diminta tidak perlu khawatir, karena seluruh rangkaian proses pemilihan di TPS termasuk status kesehatan penyelenggara telah dipastikan sesuai standar prosedur pencegahan covid-19”, ujarnya. (dic)
